Pengertian Hukum Pidana dan Perdata serta Contohnya

Perbedaan paling mendasar antara hukum pidana dan perdata ada pada objek perkaranya apakah berhadapan dengan negara atau individu lain.

Misalnya, jika melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan banyak orang alias berkaitan dengan kepentingan banyak orang, maka masuk ke ranah pidana.

Dengan demikian, orang yang melanggar akan berhadapan langsung dengan negara yang dipresentasikan dalam diri jaksa penuntut umum.

Sementara, apabila berperkara antara individu dengan individu lain, yang diwakili oleh pengacara, maka ia disebut dengan perdata.

Jadi, tak usah heran jika ada pendapat yang mengatakan kalau pidana berkaitan dengan kasus kriminal sementara perdata berkaitan dengan pribadi.

Meski demikian, pengertian hukum pidana dan hukum perdata jauh lebih kompleks dari itu mengingat hukum adalah sesuatu yang sifatnya fleksibel dan terus berubah.

Karena itu, jika sedang cari pengertian hukum pidana dan perdata atau mungkin perbedaan serta contohnya, simak artikel ini sampai habis.

1. Apa itu hukum pidana?

Pengertian Hukum Pidana dan Perdata serta Contohnya
© Canva Photos

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pidana adalah kejahatan. Berkaitan dengan tindakan pembunuhan, perampokan, korupsi dan lain sebagainya.

Pengertian di atas kemudian melahirkan beberapa kata lain yang berkaitan dengan pidana, seperti:

  • Pidana anak-anak yang merujuk pada pidana yang dikenakan terhadap anak-anak yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana
  • Pidana badan yang merupakan pidana yang dikenakan terhadap tubuh atau anggota badan seseorang yang melanggar hukum seperti pemotongan anggota badan, pencambukan atau cap bakar
  • Pidana bersyarat adalah pidana penjara yang tidak perlu dijalani dengan persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang
  • Pidana bersyarat anak adalah anak terpidana yang tidak perlu menjalani pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya selama masa tertentu dengan mematuhi syarat-syarat khusus
  • Pidana denda adalah pidana berupa pembayaran sejumlah uang oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
  • Pidana khusus adalah tindak kejahatan kriminal tentang korupsi, subversi dan lain sebagainya
  • Pidana kurungan adalah pidana berupa hilangnya kemerdekaan yang bersifat sementara bagi seseorang yang melanggar hukum, lebih ringan daripada pidana penjara
  • Pidana mati adalah pidana berupa pencabutan nyawa terhadap terpidana
  • Pidana pengawasan adalah sistem yang berusaha merehabilitasi seseorang yang melakukan tindak pidana dengan cara mengembalikannya ke masyarakat dengan catatan masih dalam pengawasan
  • Pidana pokok adalah pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim misalnya pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan hingga pidana denda
  • Pidana tutupan adalah pidana untuk para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya

Lantas, apa sih yang dimaksud dengan hukum pidana? Hukum pidana adalah hukum yang mengatur mengenai pelanggaran serta kejahatan yang terjadi terhadap norma-norma hukum yang ada dan berlaku di masyarakat.

Dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia (2008) yang ditulis oleh P. A. F. Lamintang disebutkan kalau hukum pidana adalah suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut

Dengan demikian, dalam konsep hukum pidana, individu atau seseorang itu melawan negara atau melakukan tindakan yang melawan hukum yang dibuat oleh negara.

Misalnya, anda mengalami kasus A dan telah ditangkap oleh kepolisian serta telah memasuki tahap persidangan untuk membuktikan apakah anda bersalah atau tidak.

Status anda tentu sudah terdakwa. Jaksa, sebagai representatif dari negara akan menuntut terdakwa dengan sejumlah pasal yang dilanggar.

Artinya, dalam konteks ini, korban juga telah diwakili oleh negara terlebih dalam kasus-kasus kriminal yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Dan ada banyak sekali contoh kasus pidana mulai dari penipuan atau penggelapan, pengeroyokan, perjudian, narkoba, pencurian dan perampokan, pemalsuan dan sebagainya.

2. Apa itu Hukum Perdata?

Pengertian Hukum Pidana dan Perdata serta Contohnya
© Canva Photos

Perdata, dalam KBBI berarti sipil, yang berarti lawan kriminal atau pidana. Dan ada dua istilah umum yang digunakan terkait dengan hukum perdata, yakni:

  • Perdata formal yang merujuk pada yang mengatur hak, harta benda, dan hubungan antara orang atas dasar logika
  • Perdata materiil adalah yang mengatur hak, harta benda, hubungan antarorang atas dasar kebendaan

Tapi, apa sih pengertian hukum perdata? Secara umum, hukum perdata adalah serangkaian hukum yang mengatur kepentingan perseorangan antara hubungan individu dengan individu lainnya secara langsung

Dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata (1983), Prof. Subekti menjelaskan bahwa hukum perdata adalah hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.

Dalam buku tersebut juga dijelaskan bahwa ada empat pembagian dalam hukum perdata mulai dari hukum tentang diri seseorang, hukum keluarga, hukum kekayaan dan hukum waris.

Disisi lain, C. S. T. Kansil dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (1989) menjelaskan bahwa hukum perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan

Dengan demikian, dari dua pengertian di atas, bisa diketahui kalau hukum perdata adalah perkara yang melibatkan seseorang dengan orang lain secara langsung dan bukan negara.

Artinya, yang berperkara itu sedang mengajukan gugatan atau tuntutan kepada orang lain atas suatu peristiwa hukum yang dianggapnya merugikan.

Misalnya, dalam kasus hak waris, maka ahli waris A akan menuntut ahli waris B atas kepemilikan properti dan tanah yang dianggapnya tidak sesuai atau bukan haknya.

Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata serta Contohnya

Lantas, apa sih perbedaan hukum pidana dan hukum perdata? Pasti penasaran, kan? Jika iya, lihat tabel dibawah ini:

PerbedaanHukum PidanaHukum Perdata
PengertianHukum pidana adalah hukum tertulis yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang atau terlarang dan jika melanggar akan dikenakan sanksiHukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan satu individu dengan individu lainnya atau hukum yang mengatur kepentingan perseorangan
BagianHukum publikHukum privat
Jenispidana materiil (substantive criminal law) dan hukum pidana formil (hukum acara pidana)Hukum perdata materiil dan hukum perdata formal
Sumber hukumKitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan di luar KUHPsumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis atau kebiasaan
TujuanMelindungi kepentingan umum yang memiliki implikasi secara langsung pada masyarakat secara luasUltimum remedium (upaya terakhir), hukum perdata bersifat privat, yaitu menitikberatkan mengenai hubungan perorangan dan kepentingan perseorangan
Contoh kasusPenipuan, korupsi, pembunuhan, pemerkosaan, dan segala tindakan kriminal lainnyaHutang piutang, hak waris, pencemaran nama baik dan lain sebagainya

Selain dari tabel diatas, perbedaan hukum pidana dan hukum perdata juga bisa dilihat dari beberapa literatur atau buku.

Salah satunya yang ditulis oleh Prof. Muhammad Abdulkadir dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan (1990).

Disitu dijelaskan bahwa ada beberapa aspek yang membedakan antara hukum pidana dan hukum perdata, diantaranya:

  • Dasar timbulnya perkara yang mana apabila terjadi pelanggaran terhadap hak seseorang maka berkaitan dengan hukum perdata sementara perkara pidana timbul karena terjadinya pelanggaran terhadap peraturan undang-undang yang telah ditetapkan
  • Inisiatif berperkara yang berasal dari pihak atau orang yang merasa dirugikan dimana, perkara pidana inisiatifnya dari pihak penguasa atau negara lewat aparatur negara dalam hal ini JPU dan Polisi.

Perbedaan lainnya juga bisa dilihat dari istilah yang digunakan yang mana dalam perkara perdata, pihak yang mengajukan perkara tersebut disebut Penggugat sementara lawannya adalah tergugat.

Sementara, dalam perkara pidana, pihak yang mengajukkanya disebut jaksa penuntut umum atau JPU sementara yang melanggar disebut tersangka.

Sementara itu, apabila pemeriksaannya diteruskan ke pengadilan maka pihak yang melakukan pelanggaran akan disebut sebagai terdakwa.

Penutup

Bagi mahasiswa yang hendak kuliah di jurusan Hukum, hal mendasar yang harus diketahui adalah soal perbedaan antara dua istilah di atas.

Jika ada tambahan, masukkan atau mungkin koreksi terkait postingan diatas silahkan sampaikan lewat kolom komentar dibawah.

Demikian artikel tentang pengertian hukum pidana dan hukum perdata serta contohnya. Semoga artikel ini bisa bermanfaat untuk anda. ***


Sumber artikel:

  • goKampus. 2022. “Wajib Tau! Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata”, https://www.gokampus.com/blog/wajib-tau-perbedaan-hukum-pidana-dan-perdata, diakses pada 13 Desember 2022
  • Ambarwati, Dewi Lestuti. 2021. “Perbedaan Perkara Perdata dengan Perkara Pidana”, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-dengan-Perkara-Pidana.html, diakses pada 13 Desember 2022
  • libera.id. “Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata yang Wajib Anda Ketahui”, https://libera.id/blogs/perbedaan-hukum-pidana-dan-perdata/, diakses pada 13 Desember 2022

Tinggalkan komentar