Konvensi Jenewa: Isi, Fungsi, Protokol Tambahan dan Penggunaan

Konvensi jenewa adalah rangkaian perjanjian internasional yang dibuat di Jenewa, Swiss pada 1864 dan 1949 dengan tujuan relokasi dampak perang terhadap warga sipil dan tentara.

Dua protokol kemudian ditambahkan pada perjanjian 1949 dan kemudian disetujui pada 1977. Dan perkembangannya sendiri terkait dengan Palang Merah.

Yang mana, Henry Dunant memprakarsai negosiasi internasional yang menghasilkan apa yang kemudian disebut Jenewa Convention.

Pada dasarnya, ada empat aturan dasar yang diatur dalam konvensi ini. Pertama, soal penghancuran dan penangkapan semua tempat dimana prajurit yang ikut berperang.

Kedua, penerimaan pengobatan yang tidak memihak kepada semua kombatan yang terlihat, ketiga perlindungan warga sipil dengan memberikan bantuan kepada yang terluka.

Dan terakhir, pengakuan secara internasional tentang simbol palang merah sebagai sarana untuk mengidentifikasi orang dan peralatan yang termuat dalam perjanjian.

Tapi, apa sih yang dimaksud dengan konvensi jenewa? Apa saja isi perjanjian internasional satu ini? Apa saja protokol tambahan yang termuat dalam konvensi?

Bagaimana dengan penggunaan sanksi? Bagaimana dengan penegakan perjanjian ini? Jika penasaran jawaban dari semua pertanyaan diatas, simak artikel ini sampai habis.

Pengertian Konvensi Jenewa

Konvensi Jenewa
© Canva Photos

Konvensi jenewa asli pertama kali diadopsi pada 1864 yang mengatur tentang lambang palang merah yang menandakan status netral dan perlindungan medis kepada petugas dan relawan.

Konvensi jenewa merupakan aturan internasional, yang kadang juga disebut hukum humaniter atau hukum kemanusiaan saat terjadi konflik bersenjata.

Tujuan dari konvensi ini adalah untuk memberikan perlindungan minimum, perlakuan yang manusiawi, dan jaminan mendasar untuk menghormati individu yang menjadi korban dari konflik tersebut.

Dari sini bisa disebut kalau konvensi jenewa merupakan rangkaian perjanjian terhadap perlakuan warga sipil, tawaran perang dan tentara yang dinyatakan sebagai hors de combat.

Hors de combat berasal dari bahasa Prancis, yang secara harfiah diartikan sebagai orang atau individu yang ada di luar pertarungan atau tidak mampu berperang.

Konvensi ini pertama kali diprakarsai oleh Komite Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit atau ICRC. Konvensi ini menghasilkan perjanjian yang dirancang untuk melindungi tentara yang terluka dan sakit selama periode perang.

Baca Juga:

Pada tahun 1949, setelah perang dunia ke-II, dua konvensi baru ditambahkan. Dan secara resmi, konvensi jenewa mulai berlaku pada 21 Oktober 1950.

Berikutnya, ratifikasi perjanjian ini terus tumbuh. Saat ini, 74 negara meratifikasi konvensi sejak tahun tersebut, 48 negara melakukannya pada 1960-an dan 20 negara menandatangani pada 1970-an.

Disisi lain, untuk 20 negara lain melakukannya pada 1980. Dua puluh enam negara meratifikasi konvensi pada 1990-an, sebagian besar setelah uni soviet runtuh.

Tujuh ratifikasi baru sejak 2000 telah membuat jumlah negara pihak yang mengadopsi perjanjian ini menjadi 194 negara.

Dengan demikian, konvensi ini dapat diterapkan secara universal. Sementara, konvensi jenewa 1949 telah diratifikasi secara universal tapi tidak termasuk protokol tambahannya.

Saat ini baru 168 negara yang setuju penambahan protokol tambahan 1 dan 164 negara untuk protokol tambahan II.

Sehingga, protokol tambahan pada 1977 sebagai salah satu instrumen hukum yang paling banyak diterima di seluruh dunia.

Isi Konvensi Jenewa

Hukum Humaniter Internasional
© Canva Photos

Isi konvensi jenewa bisa dilihat dalam perjanjian yang disepakati serta protokol tambahan untuk menambah daftar yang belum ada.

Agar jelas, berikut disajikan isi berbagai konvensi jenewa dan protokol tambahannya, seperti:

a. Konvensi Jenewa I

Inti dari konvensi jenewa I adalah melindungi tentara dan personel medis yang terluka dan lemah sehingga tidak mengambil bagian secara aktif dalam konflik bersenjata yang terjadi.

Hal ini bisa memastikan perlakuan manusiawi tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, keyakinan, tahun lahir, kekayaan dan lain sebagainya.

Dengan demikian, dalam konvensi ini, dilarang melakukan penyiksaan, penerangan terhadap martabat pribadi dan eksekusi tanpa melalui proses peradilan (pasal 3).

Selain itu, dipastikan juga pihak yang terluka diberikan hak untuk memperoleh perawatan medis yang layak dan sesuai.

b. Konvensi Jenewa II

Pada konvensi Jenewa II ini diperluas perlindungan yang dijelaskan dalam konvensi pertama kepada tentara yang keram dan angkatan lautnya.

Termasuk juga pemberian perlindungan khusus yang diberikan kepada kapal rumah sakit yang sedang melaksanakan misi kemanusiaan.

c. Konvensi Jenewa III

Salah satu perjanjian yang dibuat selama konvensi jenewa 1949 atau konvensi Jenewa III mendefinisikan kembali tawanan perang dna memberikan perlakuan yang layak dan manusiawi kepada tawaran.

Ini sesuai dengan apa yang ditentukan dalam konvensi pertama diatas. Secara khusus, dalam aturan ini, harus mematikan tawanan perang untuk hanya diberikan nama, pangkat dan nomor seri mereka kepada penculiknya.

Negara-negara pihak konvensi tidak boleh menggunakan penyiksaan untuk mengekstrak informasi penting dari tawanan perang.

d. Konvensi Jenewa IV

Berdasarkan konvensi ini, warga sipil diberikan perlindungan yang sama dari perlakuan tidak manusiawi dan serangan yang diberikan kepada tentara yang sakit dan terluka dalam konvensi pertama tadi.

Selanjutnya, peraturan tambahan tentang perlakuan terhadap warga sipil juga diperkenalkan. Secara khusus, konvensi ini juga melarang penyerangan terhadap fasilitas sipil.

Mulai dari rumah sakit sipil, transportasi medis dan lain sebagainya. Hal ini juga menentukan hak=-hak interniran (POW) dan penyabot.

Pada akhirnya, konvensi ini akan memberikan bagaimana agresor atau pihak yang menyerang memperlakukan penduduk dari wilayah yang diduduki.

f. Protokol I

Negara-negara yang menandatangani protokol I adalah negara-negara yang menyetujui pembatasan lebih lanjut terhadap perlakuan terhadap orang-orang yang dilindungi menurut konvensi jenewa asli.

Termasuk juga klarifikasi istilah-istilah yang digunakan dalam konvensi. Akhirnya, protokol satu ini mengeluarkan aturan tambahan.

Hal ini termasuk perawatan orang yang jadi korban konflik, perlindungan artefak budaya dan target berbahaya seperti bendungan dan instalasi nuklir, jika ada.

g. Protokol II

Protokol II ini menjadi dasar-dasar perlakuan yang manusia lebih diperjelas. Selain itu, hak-hak orang yang diasingkan secara khusus disebutkan.

Dengan demikian, ini mengatur soal perlindungan bagi mereka yang dituduh melakukan kejahatan selama masa perang serta mengidentifikasi perlindungan baru dan hak-hak penduduk sipil.

h. Protokol III

Protokol III mulai berlaku pada tahun 2005 untuk menambahkan lambang kristal merah ke dalam daftar lambang yang digunakan untuk mengidentifikasi pekerja kemanusiaan yang netral selama konflik.

Hanya saja, ada beberapa catatan soal konvensi jenewa ini, seperti:

  • Amerika Serikat sudah menandatangani dan meratifikasi empat konvensi Jenewa yakni konvensi 1949 dan Protokol III 2005 tapi belum meratifikasi dua protokol berikutnya yakni pada 1977 meskipun sudah menandatanganinya
  • Konflik yang timbul berdasarkan konvensi atau protokol diselesaikan oleh pengadilan dari negara-negara anggota. Hal ini tertuang pada pasal 49 Konvensi I atau oleh pengadilan Internasional
  • ICRC memiliki peran khusus yang diberikan oleh konvensi jenewa yang mana ia menangani, dan diberikan akses kepada yang terluka, sakit dan tawanan perang.

Penerapan Konvensi Jenewa

Hukum Humaniter Internasional
© Canva Photos

Lantas, bagaimana dengan penerapan konvensi jenewa ini? Secara umum, konvensi jenewa diterapkan untuk tiga hal dibawah ini, seperti:

  • Konvensi jenewa berlaku untuk semua kasus perang yang diumumkan antara negara-negara anggota atau negara yang menandatanganinya.
  • Isi perjanjian dalam konvensi berlaku untuk untuk semua kasus konflik bersenjata yang melibatkan antara dua atau lebih penandatangan, sekalipun tanpa ada deklarasi perang secara terbuka. Perjanjian ini sendiri baru ditandatangani pada tahun 1949 untuk mengakomodasi situasi yang bercirikan perang tanpa ada perang resmi, seperti tindakan militer yang dilakukan tanpa adanya pernyataan perang secara resmi
  • Konvensi juga berlaku untuk negara penandatangan bahkan jika negara lawan bukan anggota yang menandatangani, tetapi hanya jika negara lawan menerima dan menerapkan ketentuan dalam konvensi ini

Penegakan konvensi Jenewa

Konvensi Jenewa
© Canva Photos

Yang jadi persoalan terakhir adalah soal penegakan konvensi ini. Lantas, bagaimana dengan penegakannya? Bagaimana dengan sanksinya?

Konvensi jenewa memberikan yurisdiksi universal, yang bertentangan dengan yurisdiksi teritorial yang lebih tradisional dan terbatas yang dirancang untuk menghormati kedaulatan negara atas warganya.

Doktrin yurisdiksi universal didasarkan pada gagasan bahwa beberapa kejahatan seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, penyiksaan dan kejahatan perang, sangat parah.

Sehingga mempengaruhi kepentingan fundamental masyarakat internasional secara keseluruhan.

Pada posisi ini, maka menjadikan terpidana atau terdakwa kejahatan ke yurisdiksi semua negara penandatangan.

Terlepas dari kebangsaan atau teritorial mereka. Artinya, orang yang disebut pelaku atau penjahat perang bisa diadili di pengadilan internasional.

Setiap negara yang terikat dalam perjanjian berada di bawah kewajiban hukum untuk mencari dan mengadili orang-orang di wilayahnya yang dicurigai melakukan kejahatan tersebut.

Terlepas dari kebangsaan tersangka atau korban, atau dari tempat dimana tindakan itu diduga dilakukan.

Negara juga bisa menyerahkan tersangka ke negara lain atau pengadilan internasional untuk diadili.

Hal ini bisa terjadi apabila hukum domestik tidak mengakomodasi atau mengizinkan pelaksanaan yurisdiksi universal, suatu negara harus memperkenalkan ketentuan legislatif domestik yang diperlukan.

Dan ini harus benar-benar dilakukan, kecuali jika menyerahkan tersangka ke negara anggota yang lain termasuk ke pengadilan.


FAQ

Beberapa pertanyaan yang mungkin akan diajukan terkait postingan ini bakal diulas dalam bentuk QnA dibawah, berikut daftarnya:

1. Apa yang dimaksud dengan ratifikasi?

Ratifikasi adalah suatu perjanjian, pad aumumnya terbuka untuk ditandatangani dalam waktu tertentu setelah diadopsi dalam suatu pertemuan atau konferensi.

Namun, tanda tangan tersebut tidak mengikat suatu negara kecuali telah disahkan dalam ratifikasi. Dan apabila setelah batas waktu, konvensi dan protokol tidak perlu lagi untuk ditandatangani.

Negara-negara yang belum menandatangani, dalam hal ini belum meratifikasi, terbuka untuk setiap waktu menyetujui, atau dalam keadaan tertentu, menolaknya.

2. Apa yang dimaksud dengan reservasi atau deklarasi?

Reservasi atau deklarasi dapat dimengerti sebagai pernyataan sepihak, terlepas dari kasus dan ungkapannya, yang dibuat oleh suatu negara saat meratifikasi perjanjian, mengakses atau mensukseskannya.

Tapi, konteks ini tidak untuk mengecualikan atau mengubah akibat hukum dari ketentuan-ketentuan tertentu dari perjanjian tersebut dalam penerapannya.

3. Apakah konvensi jenewa ini sama seperti hukum perang?

Secara teknis, bisa disebut demikian. Tapi, dalam kondisi sebenarnya, misalnya saat perang, hukum seperti ini tidak akan berlaku.

Mengapa demikian? Karena ada yang namanya collateral damage. Tapi, jika suatu negara telah meratifikasi perjanjian tersebut, termasuk Indonesia, wajib menghormati hak-hak sipil dan tentara musuh saat perang.

Penutup

Dari penjelasan diatas bisa dipahami bahwa konvensi jenewa adalah suatu hukum internasional yang didalamnya mengatur bagaimana memperlakukan korban perang.

Korban perang, dalam hal ini termasuk tentara dari pihak musuh yang berhasil di tangkap atau ditawan serta masyarakat sipil.

Jika ada tambahan, masukkan atau mungkin koreksi terkait postingan ini, jangan lupa sampaikan lewat kolom komentar dibawah.

Demikian artikel tentang konvensi Jenewa, termasuk pengertian, isi, penerapan dan penegakan. Semoga artikel ini bisa bermanfaat untuk anda. ***

Tinggalkan komentar