Pengertian Kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif serta Contohnya

Lembaga kekuasaan eksekutif, legislatif dan Yudikatif merupakan salah satu wujud pembagian kekuasaan yang bersumber dari pemikiran Charles Montesquieu (1689-1755) tentang Trias Politica.

Ide tersebut tertuang dalam buku l’Esprit des Lois atau The Spirit of Laws yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai semangat hukum yang terbit pada 1748.

Montesquieu menjelaskan bahwa ada tiga kekuatan yang harus dipisahkan dan tidak boleh dicampur satu sama lain yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan Yudikatif.

Ia juga berpendapat bahwa agar sistem politik menjadi baik, ketiga kekuatan yang berbeda ini harus saling mengontrol satu sama lain.

Karena itu, tidak boleh ada kekuasaan yang hanya terpusat atau terletak pada sekelompok kecil bangsawan dan pendeta terpilih, seperti yang berkembang pada masa tersebut.

Dengan demikian, bisa dikatakan kalau trias politica merupakan konsep kekuasaan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kekuasaan mutlak dan monopoli supremasi.

Kekuasaan mutlak tersebut pada akhirnya akan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, kesewenang-wenangan dan ketidakadilan dari penguasa.

Di era modern, setelah banyak negara menganut pembagian kekuasaan yang kolektif-kolegial, pers dianggap sebagai pilar keempat dari tiga lembaga tersebut.

Sekalipun mereka tidak ambil bagian secara sah dalam konstitusi atau diatur dalam peraturan. Lantas, mengapa pers penting?

Karena pers memiliki tugas utama sebagai kontrol sosial dari masyarakat ke masyarakat dan kontrol terhadap pemerintahan dan segala kebijakannya serta dampaknya kepada masyarakat.

Tapi, apa sih pengertian lembaga kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif? Apa perbedaan kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislatif? Simak artikel ini sampai habis.

1. Apa itu kekuasaan eksekutif?

Pengertian Kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif
© menpan.go.id

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata Eksekutif mempunyai tiga pengertian utama, diantaranya:

  • Berkenaan dengan pengurusan termasuk pengelolaan atau pemerintahan serta penyelenggaraan sesuatu
  • Dalam konteks hukum berarti kekuasaan untuk menjalankan undang-undang
  • Dalam konteks manajemen berarti pejabat tingkat tinggi yang bertanggung jawab kepada direktur utama atau pemimpin tertinggi dalam perusahaan atau organisasi

Tapi, apa sih yang dimaksud dengan kekuasaan eksekutif? Dalam hukum dan politik, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang menjalankan beberapa tugas dasar.

Pertama, pengelolaan dana publik dari pajak masyarakat atau pendapatan resmi lainnya, penegakkan hukum, perundingan perjanjian dan melaksanakan rekomendasi atau arahan badan legislatif.

Arahan, dalam konteks ini, bisa diartikan sebagai pembuatan aturan yang lebih rendah dari undang-undang atau peraturan turunan untuk menjalankan berbagai program pemerintahan.

Di Indonesia, kekuasaan eksekutif ada di tangan pegawai negeri sipil, birokrat, pemerintah daerah, hingga pemerintahan pusat.

Istilah birokrat sendiri ditujukan untuk pemimpin eksekutif pilihan rakyat. Artinya, rakyat memainkan peran utama dalam implementasi berbagai kebijakan.

Kekuasaan eksekutif juga harus bisa memastikan bahwa semua program yang ditujukan untuk masyarakat dijalankan dengan benar.

Karena itu, pada dasarnya, istilah kekuasaan ini berhubungan erat dengan kekuasaan administratif atau kekuasaan yang memiliki tugas utama menjalankan administrasi kenegaraan.

Misalnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika yang memiliki tugas dan wewenang untuk merumuskan kebijakan nasional terkait dengan komunikasi dan informatika.

Dalam prosesnya, Kominfo harus membuat berbagai kebijakan teknis yang jadi lingkup bagiannya mulai dari telekomunikasi, teknologi informasi, penyiaran, multimedia dan seterusnya.

Tapi, pimpinan tertinggi Kominfo tidak dipilih oleh rakyat melainkan diangkat oleh Presiden, yang jadi pemangku kekuasaan eksekutif tertinggi.

Presiden sendiri dipilih oleh rakyat lewat Pemilihan umum, jika di Indonesia. Masa jabatan presiden adalah 5 tahun dan bisa dipilih sekali.

Karena itu, istilah kekuasaan eksekutif sering disematkan kepada Presiden. Dan untuk membantu presiden menjalankan tugas-tugasnya, diperlukan kabinet yang akan mengisi berbagai pos menteri-menteri.

PNS pada dasarnya adalah eksekutif permanen karena mereka diangkat untuk menjalankan tugas administratif sementara,pemimpin politik tertinggi adalah eksekutif sementara.

2. Apa itu kekuasaan Legislatif?

Pengertian Kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif
© mediaindonesia.com

Legislatif, dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berarti lembaga atau badan yang berwenang untuk membuat undang-undang.

Dengan demikian, kekuasaan legislatif adalah salah satu kekuasaan politik tertinggi seperti Eksekutif dan Yudikatif dengan tugas utama untuk membuat berbagai produk hukum.

Baca Juga:

Selain itu, mereka juga memiliki kewenangan untuk menyetujui berbagai ketentuan eksekutif mulai dari pajak, anggaran belanja negara, pengangkatan menteri-menteri atau pejabat setingkat.

Termasuk juga mengadopsi berbagai perjanjian yang diusulkan oleh Eksekutif. Intinya, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan atau legislasi.

3. Apa itu kekuasaan Yudikatif?

Pengertian Kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif
© goodnewsfromindonesia.id

Yudikatif, dalam KBBI, memiliki dua pengertian utama. Pertama, bersangkutan dengan fungsi dan pelaksanaan lembaga peradilan.

Atau, bisa juga diartikan sebagai bersangkutan dengan badan yang bertugas atau memiliki tugas utama untuk mengadili perkara.

Artinya, Yudikatif berkaitan dengan penegakan hukum sampai tahap penuntutan. Kewenangan dan tugasnya jauh lebih kompleks tapi bergantung implementasi dari negara tersebut.

Misalnya, di Indonesia, kekuasaan Yudikatif merupakan pekerjaan kolektif-kolegial antara Eksekutif dan Yudikatif. Mengapa demikian?

Karena Kepolisian yang bertugas untuk memelihara keamanan dan melakukan penegakan hukum di bawah pemerintahan Eksekutif.

Hal ini terjadi karena Kapolri bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sementara, di beberapa negara lain, Kepolisian merupakan satu lembaga Yudikatif dibawa Kekuasaan Kehakiman.

Meski demikian, tugas utamanya adalah menyelenggarakan peradilan untuk berbagai tindakan melawan hukum baik dalam konteks perdata dan pidana.

Karena itu, sistem peradilan harus bersifat otonom dan bekerja tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan lain baik itu Legislatif atau Eksekutif.

Perbedaan Trias Politica Antara Kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif serta Contohnya

Lantas, apa sih perbedaan trias policia antara kekuasaan Eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasan Yudikatif? Lihat tabel dibawah ini:

Dasar perbedaanKekuasaan eksekutifKekuasaan LegislatifKekuasaan Yudikatif
PengertianKekuasaan eksekutif adalah kekuasaan administratif yang bertugas untuk menjalankan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undanganKekuasaan legislatif adalah kekuasan yang bertugas untuk membuat peraturan perundang-undang (UU)Kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan tertinggi negara yang bertugas untuk mengadili perkara terkait dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan
Tugas dan fungsiMenjalankan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan dan merumuskan arah kebijakan nasional lewat Anggaran Kebijakan dan Belanja Negara (APBD) dengan persetujuan DPRMembuat undang-undang dan melakukan pengawasan kinerja lembaga eksekutif dan YudikatifMenjalankan fungsi penegakan hukum di bidang kehakiman untuk memutus perkara dari peraturan yang dibuat oleh Legislatif dan Yudikatif
LembagaPresiden, Kementerian, Komisi Nasional, Dinas-Dinas dan seterusnyaMPR, DPR dan DPDPengadilan
Pemimpin tertinggiPresiden, menteri, pejabat setingkat menteri dan stafnyaDPR dan DPDMahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY)

Dari tabel diatas sudah cukup jelas dimana letak perbedaan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Paling mencolok pada ada pada tugas dan wewenangnya.

Yang mana, Eksekutif memiliki tugas menjalankan pemerintahan sesuai dengna undang-undang baik UU, Perpress, Peraturan pemerintah, peraturan menteri dan lain sebagainya.

Karena itu, dalam beberapa kasus, kekuasaan eksekutif dialamatkan kepada pemerintah atau birokrasi yang terlihat dari kehadiran ASN, POLRI, PPPK dan lembaga-lembaga lain.

Lembaga indepen lain itu apa? Lembaga yang menerima anggaran pembiayaan dari APBN untuk tingkat pusat atau APBD untuk daerah baik provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan dan seterusnya.

Sementara, legislatif bertugas untuk merumuskan peraturan perundang-undangan. Hanya saja, proses persetujuan suatu rancangan undang-undang menjadi undang-undang harus dengan persetujuan eksekutif.

Pemerintah, dalam hal ini lembaga kekuasan eksekutif juga bisa mengajukan peraturan perundang-undangan baru ke DPR apabila ada kekosongan aturan.

Disisi lain, Yudikatif bertujuan untuk melakukan fungsi peradilan baik umum atau khusus berdasarkan aturan yang telah dibuat oleh DPR dengan persetujuan pemerintah.

Penutup

Seperti yang sudah disebutkan diatas yang mana trias policia hadir dengan tujuan utama untuk mencegah kekuasaan absolut dari orang-orang tertentu.

Karena itu, kekuasaan mereka dibatasi pada fungsi-fungsi tertentu. Dan setiap lembaga tersebut akan bertugas untuk menjalankan kekuasaan koreksi atas jalannya pemerintahan.

Dan hari ini, model pembagian kekuasaan di atas cenderung umum digunakan di negara-negara demokratis. Karena itu, ia sering diartikan sama.

Padahal, ada perbedaan mendasar dan konkret antara keduanya. Sebab demokrasi berkaitan dengan kekuasan rakyat sementara trias politica berkaitan dengan pembagian kekuasaan.

Demikian artikel tentang perbedaan kekuasan eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Semoga artikel ini bisa bermanfaat untuk anda. ***

Tinggalkan komentar