Hukum Humaniter Internasional: Pengertian, Sumber, Entitas Yang Dilindungi dan Senjata Yang Dilarang

Hukum humaniter internasional, yang kadang juga disebut hukum dalam konflik bersenjata atau hukum perang, adalah kumpulan aturan dalam masa perang.

Didalam aturan terdapat protokol untuk melindungi orang-orang yang tidak terlibat konflik atau tidak berpartisipasi langsung atau tidak langsung.

Tujuan dari adanya hukum ini adalah untuk membatasi atau mencegah penderitaan manusia pada saat konflik bersenjata.

Hukum humaniter internasional juga mengatur tentang perlakuan terhadap prajurit yang terluka dan melarang serangan kepada warga sipil dan fasilitasnya serta penggunaan senjata tertentu.

Pada akhirnya, tujuan dari hukum ini adalah untuk memastikan perlindungan non-kombatan, pemberian akses kemanusiaan kepada palang merah dan bulan sabit merah dan tenaga medis.

Lantas, dalam situasi atau kondisi apa hukum humaniter ini berlaku? Karena mengatur soal hukum perang, maka hukum ini hanya berlaku selama masa konflik bersenjata.

Dengan demikian, ini tidak mencakup gangguan internal seperti kekerasan, separatis atau mungkin aspek-aspek peperangan antar suku dalam satu wilayah.

Artinya, hukum hanya berlaku sejak konflik bersenjata dimulai dan ini berlaku kepada semua pihak, terlepas siapa agressornya dan alasan mengapa terjadi peperangan.

Hanya saja, dalam prakteknya, ada dua situasi soal yang memungkinkan berlakunya hukum ini yakni konflik bersenjata domestik dan internasional.

Sumber Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional
© Canva Photos

Lantas, darimana sumber hukum humaniter internasional? Sejauh ini, ada tiga sumber soal hukum humaniter ini, diantaranya:

1. Konvensi Jenewa dan protokol tambahannya

Konvensi Jenewa adalah inti dari hukum humaniter internasional yang didalamnya mengatur tentang perlakuan terhadap orang-orang yang tidak ambil bagian dalam konflik,

Seperti warga sipil, pekerja medis dan mereka yang tidak lagi berperang termasuk tentara yang terluka, yang kapalnya karam serta tawanan perang.

Sebagai ringkasan, berikut beberapa aturan inti dalam konvensi jenewa tersebut, diantaranya:

  • Konvensi Jenewa Pertama mengatur tentang perlindungan terhadap tentara yang terluka dan sakit di darat
  • konvensi jenewa kedua melindungi personel militer yang terluka, sakit dan karam di laut
  • Konvensi jenewa ketiga berlaku untuk tawanan perang
  • Konvensi jenewa keempat memberikan perlindungan kepada warga sipil termasuk wilayah-wilayah yang diduduki
  • Protokol tambahan I terkait dengan korban dalam konflik bersenjata internasional (1977)
  • Protokol tambahan II berkaitan dengan perlindungan terhadap korban konflik bersenjata non-internasional
  • Protokol tambahan III berkaitan dengan penerapan lambang pembeda tambahan untuk misi kemanusiaan

Palang merah memiliki posisi unik dibawah konvensi jenewa serta protokol tambahannya. Artinya, ICRC telah diberikan mandat khusus untuk bertindak apabila konflik bersenjata terjadi.

Termasuk hak untuk menawrkan layanan keamnusiaan yang tidak memihak dan netral. Negara-negara peserta konvensi jenewa pun harus mengizinkan ICRC mengunjungi tawanan perang.

ICRC juga dapat bertugas pesan dengan keluarga dan membantu mencari orang hilang dari negara-negara yang terkena dampak dari konflik.

Selain konvensi jenewa dan protokol tambahan diatas, instrumen hukum lainnya juga melarang penggunaan senjata dan taktik militer tertentu.

Tujuannya untuk melindungi kategori orang dan barang tertentu. Instrumen ini meliputi:

  • Konvensi Jenewa 1954 untuk perlindungan kekayaan budaya dalam peristiwa konflik bersenjata dan dua protokolnya
  • Konvensi senjata biologis 1972
  • Konvensi senjata kimia 1993
  • Konvensi Ottawa 1997 tentang ranjau anti-personil
  • Protokol opsional 2000 untuk konvensi hak anak, tentang keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata

2. Hukum adat

Hukum internasional terdiri dari hukum perjanjian dan aturan yang berkembang dari waktu ke waktu sebagai hasil dari praktik umum yang diterima sebagai hukum.

Aturan-aturan ini juga dikenal sebagai hukum adat. HHI sangat penting diterapkan ketika negara belum meratifikasi perjanjian ini.

Baca Juga:

Misalnya, karena negara-negara tersebut masih terikat oleh hukum adat. Lebih jauh lagi, hukum perjanjian yang mengatur konflik bersenjata non-internasional semakin sedikit.

Sehingga, hukum adat menjadi semakin penting untuk mengisi kekosongan yang tertulis. Sampai hari ini, ICRC telah mengidentifikasi lebih dari 161 aturan soal hukum adat dalam perang.

Pada akhirnya, ini membentuk hukum humaniter internasional berdasarkan kebiasaan yang mengikat semua pihak yang terlibat konflik.

4. Jus Cogens atau Peremptory Norma

Adat atau prinsip hukum tertentu begitu mendasar sehingga layak disebut jus cogens atau hukum yang memaksa.

Norma-norma yang ditaati ini begitu nyata dengan sendirinya sehingga hukum internasional tidak mengizinkan pengurangan apapun.

Misalnya, larangan penggunaan penyiksaan adalah normal yang harus ditaati. Yang berarti, penyiksaan tidak diperbolehkan dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun.

5. Hukum lunak

Hukum humaniter juga dipengaruhi oleh apa yang disebut soft-law atau hukum lunak. Contoh dari hukum jenis ini terhadap pendapat penasehat pengadilan internasional.

Resolusi majelis umum PBB, deklarasi resmi, pernyataan dan pedoman yang diadopsi oleh organisasi internasional.

Instrumen ini tidak mengikat dan tidak memiliki kekuatan yang sama dengan perjanjian atau kebiasaan internasional.

Najmun, soft-law dapat mempengaruhi negara untuk memperkuat legislasi domestiknya terkait dengan implementasi HHI.

Dan dapat digunakan untuk menginterpretasikan kewajiban. Disisi lain, soft-law juga telah menjadi contoh instrumen dari hukum lunak yang relevan.

Termasuk didalamnya adopsi resolusi dewan keamanan PBB 1325 dan 1820 yang fokus pada perempuan, perdamaian dan keamanan

Individu atau entitas yang dilindungi dalam hukum humaniter

Hukum Humaniter Internasional
© Canva Photos

Hukum humaniter internasional melindungi sejumlah orang dan objek selama perang. HHI juga melindungi orang-orang yang tidak ikut serta dalam pertempuran.

termasuk warga sipil, personel militer medis dan keagamaan, serta pekerja atau relawan dari palang merah atau bulan sabit merah.

HHI juga melindungi orang sakit, terluka, karam, tawanan perang dan orang-orang yang dirampas kebebasannya.

Termasuk juga untuk memasukan perlindungan khusus bagi orang-orang yang rentan, termasuk warga negara asing dalam kekuasaan pihak yang berkonflik, interniran sipil, perempuan dan anak-anak.

Sementara, bedan-bedan yang dildingu dalam aturan ini termasuk pusat perbelanjaan, sekolah dan rumah. Beberapa objek sipil dilindungi lebih melalui ketentuan khusus.

Objek dengan perlindungan yang diperkuat termasuk unit medis dan transportasinya, benda budaya dan tempat ibadah, lingkungan alam dan benda-benda yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup penduduk sipil.

Agar jelas, berikut disajikan contoh-contoh orang yang dilindungi dalam hukum humaniter, diantaranya:

a. Individu hors de combat

Individu hors de combat adalah pejuang yang tidak lagi dapat berpartisipasi dalam pertempuran sehingga dianggap hors de combat dan dilindungi dari serangan.

Dengan demikian, siapapun yang terluka, sakit, karam dan dalam kekuasaan kekuatan yang berlawanan, atau dengan jelas menyatakan niat untuk menyerah, dapat disebut hors de combat

b. Orang-orang yang dirampas kebebasannya

Konvensi jenewa ketiga mengatur soal perlindungan hak-hak tawanan perang selama konflik bersenjata internasional dan memberikan rincian tentang perlakuan dan kondisi apa hukum ini berlaku.

Di bawah hukum humaniter internasional, ada juga perlindungan bagi interniran sipil selama situasi konflik bersenjata internasional dan bagi orang-orang yang dirampas kebebasannya dalam konflik non-internasional.

c. Anak-anak

Anak-anak bisa jadi target rentan terhadap dampak konflik bersenjata sehingga ada ketentuan khusus soal hukum humaniter ini soal mereka.

Tujuannya adalah untuk melindungi anak-anak selama perang. Anak-anak juga beresiko direkrut ke dalam kelompok bersenjata atau bentuk eksploitasi lainnya.

HHI melarang perekrutan dan penggunaan anak-anak dibawah usia 15 tahun untuk tujuan ini. Aturan hukum humaniter internasional juga memastikan bahwa kebutuhan anak-anak harus dipertimbangkan.

Termasuk juga kebutuhan mereka untuk menerima makanan, tempat tinggal dan bantuan medis. 

HHI juga secara tegas menyatakan bahwa anak-anak yang terpisah dari keluarganya harus dilindungi, memelihara dan memulihkan keutuhan keluarga.

d. Perempuan

Diakui bahwa perempuan menghadapi peningkatan resiko selama konflik bersenjata. Resiko-resiko tersebut termasuk kekerasan seksual berbasis gender.

Termasuk juga konsekuensi kesehatan yang negatif terutama selama masa hamil, kesulitan tambahan dalam menyediakan dan merawat keluarga termasuk anggota keluarga lanjut usia dan anak kecil.

Hukum humaniter internasional melindungi mereka dari kekerasan seksual dan mengharuskan kebutuhan ibu menyusui dan ibu hamil dipertimbangkan.

Pejuang perempuan yang tidak lagi berpartisipasi dalam konflik diberikan perlindungan yang sama seperti laki-laki dibawah hukum humaniter.

Namun, tawanan perang wanita diberikan perlindungan tambahan melalui penyediaan tempat penahanan terpisah untuk mereka.

e. Pengungsi internal

Hukum humaniter juga melarang pemindahan secara paksa penduduk sipil dalam konflik bersenjata internasional dengan pengecualian untuk tujuan keamanan penduduk sipil

Atau misalnya, karena alasan militer yang mendesak. HHI juga memuat aturan-aturan yang dapat mempertinggi undang-undang domestik.

Tujuannya untuk memastikan bahwa, ketika pemindahan benar-benar terjadi, orang-orang yang dipindahkan secara internal dilindungi dan diperlakukan secara manusiawi.

Jenis senjata yang dilarang

Prinsip hukum humaniter internasional juga melarang dan mengatur penggunaan senjata jenis tertentu seperti ranjau darat anti-personil, senjata biologi dan senjata kimia.

Senjata lain tunduk pada batasan, seperti pembatasan penggunaan jebakan. Hanya saja, cara senjata digunakan sama pentingnya dengan apa yang bisa dilakukannya.

Misalnya, senjata pembakar, yang dirancang untuk menyebarkan api atau membakar, dilarang dalam segala situasi terhadap warga sipil.

Tetapi penggunaan yang saha terhadap tentara, dimungkinkan. Beberapa senjata mungkins ah untuk digunakan dalam bangunan atau tank musuh tapi tidak diarahkan pada kombatan.

Dengan demikian, ada dua kategori utama jenis-jenis senjata yang dilarang dalam hukum humaniter internasional, seperti:

  • Senjata sembarang atau senjata yang dapat digunakan sedemikian rupa sehingga membedakan antara kombatan dan warga sipil sangat sulit. Jika senjata tidak dapat diarahkan pada target militer tertentu, atau jika efeknya tidak dapat dibatasi, tidak pandang bulu, maka disebut senjata sembarangan
  • Senjata yang secara alami menyebabkan penderitaan yang tidak perlu atau mungkin cedera yang berlebihan kepada prajurit

Agar jelas, berikut disajikan jenis-jenis senjata yang dilarang selama perang atau konflik berlangsung, diantaranya:

1. Senjata kimia dan biologi

Hukum Humaniter Internasional
© Canva Photos

Senjata Kimia termasuk bahan kimia serta manusia yang digunakan untuk membawanya berisikan racun yang membunuh dan melumpuhkan orang ketiga tersentuh atau bersentuhan dengannya.

Senjata kimia ini termasuk sianida, agen saraf dan bahan kimia lain yang dapat melumpuhkan, membuat sesak nafas atau mengiritasi kulit hingga melepuh parah.

Seementara, senjata biologis adalah organisame hidup atau entitas yang mereplikasi seperti virus yang mengidentifikasi nang dan melumpuhkannya.

Melumpuhkan, dalam konteks ini, berarti organisme tersebut membunuh organisme hidup lainnya termasuk manusia, tumbuhan dan juga hewan.

Mengapa hal ini terjadi? Karena efek yang menghancurkan peradaban manusia karena jumlah yang relatif kecil tapi bisa menyebabkan korban yang besar, dan dapat mengakibatkan pandemi global.

Senjata kimia dan biologi dilarang menurut hukum internasional. Dan larangan penggunaan jenis senjata yang dimaksudkan untuk menyerang manusia adalah mutlak.

Tidak peduli apakah itu mematikan atau tidak. Dan aturan ini tertuang dalam konvensi jenewa (1993) dan konvensi larangan senjata biologi dan racun (1972).

2. Senjata nuklir

Hukum Humaniter Internasional
© Canva Photos

Senjata nuklir adalah amunisi yang menggunakan fisi nuklir, fusi atau mungkin keduanya, untuk membunuh, melukai dan menghancurkan.

Konsekuensi bencana senjata nuklir dapat mencakup korban sipil massal, ancaman jangka panjang bagi generasi mendatang seperti yang ditemukan di jepang.

Dan risiko berkelanjutan terhadap kesehatan penduduk yang terkena dampak serta lingkungan sekalipun ledakan sudah terjadi bertahun-tahun lamanya.

Saat ini, senjata nuklir di tangan untuk menandatangani perjanjian pelarangan senjata nuklir (2017). Namun, banyak negara yang tidak ikut ambil bagian dalam perjanjian ini.

Termasuk negara negara pemilik senjata nuklir. Senjata nuklir tidak dilarang menurut hukum adat namun penggunaan senjata nuklir diatur dan harus sesuai dengan hukum humaniter internasional.

Pad 1996, mahkamah internasional, badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa, memberikan pendapat tentang legalitas dari ancaman penggunaan nuklir.

Pengadilan memaksa hukum perjanjian, aturan kebiasan dan praktik dari negara-negara anggota sehubungan dengan nuklir.

Karena dari berbaGai analisis akhirnya disimpulkan dengan suara bulat bahwa prinsip dan aturan hukum humaniter internasional berlaku untuk penggunaan proliferasi nuklir.

Disisi lain, berbagai instrumen hukum juga sudah dibuat untuk mencegah dan mengatur proliferasi, pengajuan, penggunaan dan perlucutan senjata nuklir.

Tujuannya adalah untuk membatasi produksi hulu ledak nuklir dengan mempromosikan non-proliferasi dan perlucutan senjata nuklir.

Pada tahun 2011, gerakan palang merah dan bulan sabit merah internasional juga menyatakan keprihatinannya yang mendalam tentang senjata nuklir, karena beberapa hal dibawah ini, seperti:

  • daya hancur dari senjata nuklir
  • penderitaan manusia yang tidak bisa ditimbulkan akibat dari ledakan
  • Kesulitan mengendalikan efek dalam ruang dan waktu
  • Ancaman yang mereka timbulkan terhadap lingkungan dan generasi sesudahnya
  • Risiko eskalasi yang mereka ciptakan sendiri

3. Ranjau darat anti-personil

Hukum Humaniter Internasional
© Canva Photos

Ranjau darat anti-personil adalah amunisi yang dirancang untuk melumpuhkan, melukai atau membunuh orang.

Sebagai akibat dari perjanjian ottawa, ranjau darat anti-personil dilangan karena banyak ranjau tersebut bertindak secara sembarangan.

Karena setelah dipasang, ledakannya tidak dapat membedakan antara target militer yang sah dan warga sipil.

Ranjau anti-personil juga berbahaya karena dapat terbengkalai untuk waktu yang lama, bahkan puluhan tahun setelah konflik bersenjata berakhir.

4. Munisi Tandan

Hukum Humaniter Internasional
© Canva Photos

Munisi tandan adalah senjata peledak yang terdiri dari cabngka yang berisi subamunisi, atau bahan peledak berukuran kecil.

Munisi tandan dijatuhkan dari udara atau diluncurkan dari tanah, terbuka di udara dan mengeluarkan bahan peledak kecil.

Bom tandan kemudian menyebar ke seluruh area yang luas, dan bukti menunjukkan bahwa, efeknyanya bisa keluar dari target militer sehingga membahayakan warga sipil.

Beberapa sub amunisi tidak meledak segera setelah dilepaskan atau saat mengenai tanah. Artinya, amunisi ini bisa tertidur dan terus menimbulkan potensi ledakan yang dapat membunuh yang bukan target.

Karena efeknya tersebut dan tidak pandang bulu, munisi tanda dilarang digunakan bagi anggota penandatanganan konvensi 2008 tentang amunisi jenis ini.

Konvensi munisi tandan juga melarang penggunaan, produksi, penimbunan dan pemindahan amunisi, yang diadopsi setelah aturan itu berlaku.

5. Senjata Konvensional

Hukum Humaniter Internasional
© Canva Photos

Istilah senjata konvensional mengacu pada senjata yang menggunakan energi kinetik, pembakar atau ledakan untuk membunuh, melukai, atau menghancurkan.

Tapi tidak termasuk senjata pemusnah massal. Senjata Konvensional termasuk tank, helikopter tempur, artileri, senjata kecil, amunisi ranjau serta munisi tandan.

Senjata konvensional tertentu dilarang menurut HHI karena efeknya yang tidak pandang bulu terhadap warga sipil atau menyebabkan penderitaan yang tidak perlu atau cedera yang berlebihan bagi kombatan.

Pada Konvensi 1980 tentang senjata konvensional tertentu adalah salh satu instrumen hukum internasional utama yang mengatur soal senjata konvensional ini.

Konvensi juga melarang atau membatasi jenis senjata konvensional tertentu. Juga mengatur persyaratan umum semnetara senjata khusus dalam protokol juga diatur, seperti:

  • Protokol I tentang Fragmen yang Tidak Dapat Dideteksi (1980)
  • Protokol II Larangan atau Pembatasan Penggunaan Ranjau, Booby Traps dan Perangkat Lainnya (1980)
  • Protokol III tentang Larangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata Pembakar (1980)
  • Protokol IV tentang Senjata Laser yang Membutakan (1995)
  • Protokol V tentang Sisa-sisa Bahan Peledak Perang (2003)

FAQ

Beberapa pertanyaan yang mungkin akan diajukan terkait postingan ini bakal diulas dalam bentuk QnA dibawah, berikut daftarnya:

1. Apa perbedaan konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional?

Konflik bersenjata internasional adalah konflik yang setidaknya melibatkan dua negara atau lebih. Dengan demikian, mereka harus tunduk dalam aturan, termasuk dalam konvensi Jenewa dan protokol tambahannya.

Sementara, konflik bersenjata non-internasional adalah konflik yang terjadi di dalam wilayah suatu negara misalnya antara angkatan bersenjata dari negara tersebut dengan kelompok bersenjata terorganisir, separatis misalnya.

Rentang aturan yang lebih terbatas berlaku untuk konflik bersenjata non-internasional tersebut, yang ditetapkan dalam pasal 3 dalam konvensi Jenewa ke 4 serta protokol tambahan II, jika diperlukan.

2. Apakah hukum humaniter internasional sama seperti hukum perang?

Bisa disebut demikian karena dalam hukum ini juga mengatur bagaimana memperlakukan masyarakat sipil non kombatan termasuk tentara yang terluka, menyerah, ditawan dan lain sebagainya.

Penutup

Hukum kemanusian internasional ini pada dasarnya bertujuan untuk menekan kausalitas korban dari pihak-pihak yang tidak terlibat dalam peperangan.

Termasuk juga kepada tentara yang telah menyerah atau ditangkap. Artinya, harus diberi perlakuan khusus kepada mereka sesuai dengan peraturan internasional.

Jika ada tambahan, masukkan atau mungkin koreksi terkait dengan postingan ini silahkan sampaikan lewat kolom komentar dibawah.

Demikian artikel tentang hukum humaniter internasional termasuk pengertian, sumber hukum, perlindungan dan senjata yang dilarang. Semoga artikel ini bisa bermanfaat untuk anda. ***

Tinggalkan komentar