[Updated] Syarat Dan Cara Buat NPWP 2020 Lengkap

9 min read

cara buat npwp

Meski ada banyak informasi baik di media massa, koran atau panduan pembuatan dari pemerintah, ternyata masih banyak orang yang bertanya-tanya, bagaimana sih cara buat NPWP?

Dalam pengertian yang lebih luas, NPWP yang saya maksud disini untuk wajib pajak pribadi dan badan atau pemilik usaha.

Membayar pajak adalah suatu keharusan bagi setiap warga negara Indonesia. Saya sendiri tertarik membahas hal ini setelah pemerintah memutuskan untuk menarik pajak Blogger, Youtuber, pelaku e-commerce lain.

Makanya banyak yang kemudian bertanya-tanya, bagaimana sih cara buat NPWP pribadi dan pelaku usaha? Apakah pembuatan NPWP bisa dilakukan secara online atau daring? Apa saja syarat pembuatan NPWP? dan pertanyaan lain serupa.

Sebelum lanjut pada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan diatas, baiknya saya bahas dulu deh pengertian dasar NPWP.

Apa itu NPWP?

NPWP adalah akronim dari Nomor Pokok Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Perpajakan dibawah Kementrian Keuangan.

NPWP digunakan oleh wajib pajak perorangan atau pelaku usaha sebagai bentuk ketaatan pajak.

Secara teknis, NPWP merupakan sarana pengadministrasian wajib pajak. Dengan kata lain, seorang wajib pajak harus memiliki NPWP sebagai identitas resmi dalam transaksi perpajakan yang dilakukan baik manual ataupun online.

Dalam aturannya, setiap wajib pajak akan diberikan 1 NPWP dengan karakteristik sebagai berikut:

  • NPWP terdiri dari 15 digit angka
  • 9 digit pertama adalah kode identifikasi wajib pajak
  • 6 digit terakhir adalah kode administrasi wajib pajak

Sampai disini sudah paham kan apa itu NPWP? Kalau sudah paham, mari lanjut ke poin beriktunya yakni Manfaat NPWP.

Lantas, apa saja manfaat NPWP baik untuk perorangan ataupun badan usaha? Ada banyak manfaatnya, diantaranya:

  • Mempermudah persyaratan administrasi saat hendak membuat atau mengurus di Bank seperti untuk kredit, untuk membuka rekening investasi atau yang lazim disebut Rekening Dana nasabah [RDN], mempermudah investasi saat membuka rekening efek hingga saat membuat buku tabungan baru
  • Dapat digunakan saat mengajukan permohonan pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan [SIUP], terlebih bagi pelaku usaha
  • Mempermudah saat meminta rekening koran di Bank
  • Sebagai salah satu syarat pembuatan paspor
  • Mempermudah wajib pajak saat mengurus restitusi pajak, pengajuan pengurangan pembayaran pajak, untuk mengetahui berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dan untuk dapat potongan yang rendah bagi pemilik NPWP
  • Dan lain sebagainya.

Karena diatas sudah saya singgung kata wajib pajak, tentu tak lengkap jika saya enggak bahas juga pengertian wajib pajak.

Wajib pajak adalah perorangan yang sudah memenuhi syarat membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu syarat dasar wajib pajak adalah lahir dan bertempat tinggal di Indonesia dan minimal sudah berusia 183 hari, asalkan syarat sudah mencapai kriteria PTKP [Penghasilan Tidak Kena Pajak]

Namun ini disesuaikan sama kondisi wajib pajak. Apabila ia belum berusia 18 tahun tapi sudah punya pekerjaan, seperti misalnya pemain sinetron atau artis, dengan kontrak dan penghasilan yang dimilikinya, ia tetap dikenakan pajak.

Dasar aturan pembuatan NPWP

Setiap warga negara wajib membayar pajak. Tujuannya untuk membiayai semua kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara luas.

Pajak sendiri adalah iuran wajib masyarakat kepada negara tanpa adanya kontraprestasi [balasan] langsung.

Keharusan memiliki NPWP bagi setiap masyarakat pun harus punya dasar aturan, karena memang negara enggak boleh memungut pajak sembarangan.

Dan ada beberapa aturan pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia dan juga menjadi dasar hukum pembuatan NPWP, diantaranya:

  • Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-27/PJ/1995 yang mulai berlaku pada 23 Maret 1995 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan pelaporan Kegiatan Usaha Serta Tata Cara Pendaftaran bagi Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha kena Pajak
  • Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-150/PJ/1999 tentang perubahan KEP-27/PJ/1995 tentang Jangka waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha Serta Tata Cara Pendaftaran wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
  • Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-515/PJ/2000 tentang Tempat Pendaftaran Bagi Wajib pajak tertentu dan Tempat pelaporan Usaha bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu
  • Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-516/PJ/2000 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
  • UU No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  • Keputusan Ditjen Pajak Nomor KEP-535/PJ/2000 tentang Tempat Lain Sebagai Tempa Terutangnya Pajak Bagi pengusaha kena Pajak
  • Keputusan Ditjen Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
  • Keputusan Ditjen Pajak Nomor KEP-167/PJ/2003 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-515/PJ/2000 tentang Tempat Pendaftaran bagi wajib Pajak Tertentu Dan Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak tertentu
  • Dan yang berlaku saat ini adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur jenderal Pajak Nomor Per-20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha da Pengukuhan Pengusaha Kena ajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak
  • Sementara, jika berangkat dari ketertarikan yang saya singgung diatas tentang kewajiban membayar pajak bagi Blogger, Youtuber dan pelaku usaha E-Commerce tertuang dalam peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakukan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) yang telah sudah ditandatangani pada 31 Desember 2018 lalu.

Peraturan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa setiap transaksi online, termasuk pendapatan Youtuber dan Blogger dari AdSense, akan dikenakan pajak.

Dengan kata lain, barang atau jasa yang diperdagangkan akan dikenai pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) per 1 april 2019.

Disebutkan juga nilai yang akan dikenai pajak sebesar 10%, sementara nilai PPnBM berdasarkan pelaporannya dan mengikuti peraturan yang ada.

Baca Juga : Sejarah Lengkap Perintis dan Penemu Kamera

Pajak jenis ini bukanlah pajak jenis baru bagi pedagang online karena aturan ini terkait dengan tata cara dan prosedur perpajakan.

Dengan demikian, para pedagang ataupun penyedia jasa berdagang serta blogger dan Youtuber harus memiliki NPWP.

Hal ini membuat setiap orang yang telah menghasilkan uang baik secara online termasuk wajib pajak karena itulah mereka wajib punya NPWP.

Fungsi NPWP

Diatas sudah saya bahas tentang manfaat NPWP, pasti dong harus membahas fungsinya. Lantas, apa sih fungsi NPWP? berikut beberapa diataranya:

  • Sebagai sarana melakukan administrasi pajak untuk wajib pajak
  • Merupakan identitas wajib pajak
  • Agar pelaporan wajib pajak jadi tertib dan pengawasan lebih terstruktur
  • Sebagai salah satu syarat penting dalam dokumen yang berkaitan dengan perpajakan

Setelah memahami pengertian dasar NPWP, Manfaat dan Fungsinya, mari lanjut pada tata cara pembuatan NPWP.

Jika anda ingin membuat NPWP, baik untuk pribadi atau badan usaha, silahkan ikuti panduan dibawah ini sebab akan saya ulas cara buat NPWP Online dan Offline serta syarat-syaratnya.

Secara umum, ada 3 tahap pembuatan NPWP, antara lain:

  • Pendaftaran
  • Pengisian formulir, dan
  • penyampaian formulir

Tiga tahap ini harus dilalui jika anda ingin membuat NPWP. Dengan kata lain, anda harus melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu, lalu mengisi formulir serta dan formulir itu ke petugas.

Jika sudah barulah permohonan anda akan di proses. Dan agar kartu NPWP bisa diproses, sebaiknya siapkan syarat-syaratnya terlebih dahulu.

Syarat buat NPWP Pribadi atau perorangan dan karyawan atau pekerja Kantor

Jika anda ingin membuat NPWP sementara anda berstatus pribadi atau perorangandengan pekerjaan sebagai karyawan atau pekerja kantor, berikut syarat-syaratnya:

  • Warga Negara Indonesia [WNI] yang sudah memenuhi status sebagai wajib pajak dan sudah punya KTP [bisa fotocopy], atau
  • Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Paspor atau kartu Izin Tinggal Terbatas [KITAS] dan Kartu Izin tinggal Tetap [KITAB] yang masih berlaku [bisa di fotocopy]
  • Surat keterangan bekerja di perusahaan tempat wajib pajak bekerja (Bagi pekerja kantor/karyawan)
  • Mengisi formulir pengajuan pembuatan NPWP
Syarat membuat NPWP untuk pekerja bebas & Pengusaha

Sementara, untuk anda yang ingin buat NPWP untuk badan usaha yang dikelola dan untuk pekerja bebas yang kerja di wilayah Indonesia, berikut syarat-syaratnya:

  • Warga Negara Indonesia [WNI] yang sudah punya KTP [bisa di Fotocopy]
  • Warga Negara Asing [WNA] yang memiliki Paspor atau kartu Izin Tinggal di Indonesia [KITAB/KITAS] yang masih berlaku [bisa menggunakan fotocopy]
  • Surat keterangan usaha (SKU) yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan tempat dimana usaha itu berada atau bisa menggunakan bukti tagihan listrik
  • Surat pernyataan pembuatan NPWP bagi pelaku usaha dilengkapi dengan materai 6000 yang sudah ditandatangani. Surat ini bertujuan agar wajib pajak benar-benar memiliki unit usaha atau berstatus pekerja bebas.

Setelah syarat-syarat diatas terpenuhi, langkah berikutnya adalah memilih apakah ingin mengajukan pembuatan NPWP di Kantor Pajak Pratama [KPP] setempat atau mengajukan secara online.

2 Cara buat NPWP untuk pribadi dan badan usaha

Lantas bagaimana sih cara buat NPWP untuk pribadi dan badan usaha? Ada dua cara yakni offline dan online, berikut panduannya:

1. Cara buat NPWP di Kantor Pajak Pratama (KPP)

Untuk anda yang ingin membuat NPWP di Kantor Pajak Pratama [KPP] setempat, silahkan ikuti langkah-langkah dibawah ini.

  • Siapkan seluruh dokumen persyaratan pengajuan NPWP seperti yang sudah saya sebutkan dibagian atas
  • Jika syaratnya sudah terpenuhi silahkan pergi ke Kantor Pajak Pratama (KPP) terdekat ditempat anda tinggal. Jika alamat tempat anda tinggal tidak sesuai dengan domisili anda di KTP, ada baiknya siapkan surat keterangan domisili (SKD) yang dikeluarkan oleh pemerintah kelurahan setempat
  • Isi formulir pendaftaran pembuatan NPWP yang diberikan saat masuk ke KPP
  • Setelah formulir berhasil diisi semuanya, langkah berikutnya adalah menyerahkan formulir pendaftaran tersebut ke petugas dan minta konfirmasi kapan NPWP tersebut rampung. Jika membutuhkan waktu beberapa hari atau minggu maka silahkan tunggu saja.

Dalam kasus tertentu, pembuatan NPWP bisa cepat bisa juga lama. Tergantung situasinya. Sepengalaman saya, pembuatan NPWP tidak memakan waktu sampai seminggu.

Saran saya, agar anda tidak bolak-balik ke KPP hanya untuk mengecek status pembuatan NPWP, sebaiknya tinggal nomor telepon kepada petugas agar anda bisa dihubungi untuk mengetahui status permohonan pembuatan NPWP.

2. Cara buat NPWP pribadi secara online

Jika anda tidak ingin repot membuat NPWP di Kantor Pajak Pratama (KPP) atau karena kantor tersebut letaknya cukup jauh dari tempat anda tinggal, bisa kok mengajukan permohonan pembuatan NPWP secara online.

Ini mah lebih mudah ketimbang harus ke KPP. Untuk anda yang ingin mengajukan pembuatan NPWP online, berikut langkah-langkahnya.

Oh iya, sebelum lanjut, pastikan anda punya koneksi internet, menggunakan desktop agar lebih mudah serta syarat-syarat pengajuan yang sudah saya sebutkan diatas sudah terpenuhi.

  • Kunjungi situs ereg.pajak.go.id atau klik saja tautan ini
  • Jika situs sudah terbuka silahkan masukkan email dan password jika anda sudah punya akun. Sementara, jika anda belum pernah mendaftar di situs ini silahkan klik daftar di menu log in yang terletak dibagian bawah kolom registrasi seperti yang terlihat pada gambar dibawah inicara buat NPWP Online
  • Setelah menu registrasi online terbuka, langkah berikutnya adalah memasukkan email aktif milik anda karena email tersebut akan digunakan dalam formulir registrasi pembuatan NPWP. Jika sudah, silahkan masukkan kode captcha> lalu klik daftarcara daftar NPWP
  • Setelah itu buka email yang tadi digunakan untuk registrasi guna memverifikasi kepemilikan email yang dikirimkan pajak.go.id lalu klik link verifikasi
  • Link verifikasi ini juga akan diarahkan anda ke menu pendaftaran akun ke dua. Disini silahkan isi identitas anda sebagai wajib pajak berupa jenis wajib pajak apakah orang pribadi atau badan, nama sesuai KTP, password, nomor HP aktif milik anda dan pilih pertanyaan keamanan serta jawaban. Jangan lupa selesaikan Chapcha lalu klik daftar. Usahakan agar anda mengisi data-data tersebut dengan teliti dan pastikan data-data itu benar dan valid karena data-data inilah yang akan digunakan saat akun masuk ke form registrasi tahap ketiga.cara daftar NPWP
  • Setelah itu silahkan kembali ke menu registrasi lalu login dengan email dan password yang tadi digunakan saat registrasi
  • Disini anda akan diarahakan pada laman registrasi lagi. Silahkan isi kolom yang tersedia dengan baik dan benar. Ada baiknya anda mengecek kembali data-data yang diinput apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah, klik tombol Daftar. Tombol ini secara otomatis akan mengirimkan data yang anda input sebelumnya
  • Selanjutnya print out dokumen yang diinput tadi berupa Formulir Registrasi wajib pajak dan surat keterangan terdaftar sementara
  • Setelah di print out, silahkan tandatanganii berkas tersebut. Jika anda tidak punya print, silahkan print out di tempat lain entah itu di kantor atau menggunakan print milik teman dan saudara
  • Setelah di print out langkah berikutnya adalah mengirim data tersebut ke KPP terdekat menggunakan POS atau layanan delivery lain. Jika tidak mau repot, anda bisa kirim berkas secara online dengan cara pindai dokumen tersebut dan kirim dalam bentuk PDF di laman eregistrasi tadi. Usahakan anda mengirim dokumen tadi dalam waktu 2 minggu atau 14 hari agar bisa diproses
  • Setelah dikirim, langkah selanjutnya adalah cek status permohonan pembuatan NPWP di laman yang sama apakah pengajuan anda diterima atau tidak. Anda juga akan dapat pemberitahuan lewat email yang digunakan saat registrasi
  • Jika pengajuannya sukses, NPWP anda akan dikirimkan lewat kantor POS ke alamat yang digunakan. Jadi silahakan tunggu saja

Setahu saya, pembuatan NPWP online ini hanya boleh dilakukan oleh perorangan atau pribadi. Kalau badan usaha mungkin harus mengajukan permohonan pembuatan NPWP ke KPP terdekat.

Dan saya enggak tahu pasti apakah sudah ada perubahan soal ini atau belum. Untuk lebih jelasnya, silahkan tonton video dibawah ini.

QnA

Dalam suatu kondisi tertentu, wajib pajak mengalami kendala untuk membuat NPWP ini. Oleh karena itu, saya akan mengulasnya dalam bentuk Question & Answer dibawah ini.

Q : Apakah NPWP bisa kadaluarsa?

A : Saat seseorang memiliki NPWP maka kewajiban dan haknya sebagai wajib pajak melekat dalam dirinya seumur hidup.

Dengan demikian, NPWP tidak akan pernah kadaluwarsa. Tetapi, hak pemegang NPWP bisa saja dihilangkan.

Penghilangan hak ini berdasarkan peraturan Ditjen Pajak, Kementrian Keuangan Nomor PER-20/PJ/2013 pasal 9 ayat 1 tentang Penghapusan NPWP yang tidak lagi memenuhi persyaratan objektif dan subjektif sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku tentang perpajakan.

Q : Bagaimana jika dalam waktu 30 hari pengajuan NPWP tidak dikirim di alamat saya dan bagaimana jika saya berpindah alamat?

A : Pengajuan NPWP secara online akan dikirim sesuai dengan alamat yang dimasukkan saat mengajukan permohonan NPWP.

Dan jika NPWP tidak datang dalam 30 hari silahkan konfirmasi ke KPP terdekat dengan membawa print BPE yang sudah di print out.

Sementara, jika anda sudah berpindah alamat, silahkan minta teman dan saudara untuk mengambil NPWP tersebut atau meminta penggantian alamat.

Q : Apakah harus kerja dulu baru bisa buat NPWP?

A : Sebenarnya, yang diberikan NPWP adalah mereka yang sudah memenuhi persyaratan objektif dan subjekatif sebagai wajib pajak baik pribadi atau badan usaha.

Kalau dalam keadaan tertentu, misalnya, dalam persyaratan lowongan kerja mewajibkan anda punya NPWP, bisa gunakan NPWP orang tua terlebih dahulu dan jelaskan kepada pihak dimana anda akan melamar kerja bahwa anda belum punya NPWP.

Kondisi semacam ini biasanya dialami oleh lulusan baru atau fresh graduate yang masih berstatus pencaker.

Q : Apakah NPWP istri harus ikut NPWP Suami?

A : Dalam kasus ini, jika berangkat dari sistem administrasi perpajakan yang berlaku di Indonesia, dalam satu keluarga hanya wajib punya satu NPWP.

Namun, apabila istri atau suami hidup terpisah, maka ia bisa memiliki NPWP sendiri. Dan ini sudah dijelaskan dalam aturan PP 74 tahun 2011 dan dalam pasal 8 UU PPh.

Lantas, bagaimana jika istri atau suami sudah punya NPWP sebelum kawin atau menikah? Subjek pajak bisa meminta permohonan penghapusan sebagai wajib pajak.

Dalam keadaan tertentu, istri harus mengajukan permohonan pembuatan NPWP secara terpinsah dengan suami.

Misalnya, karena suami berstatus Warga Negara Asing [WNA]. Untuk permohonan pembuatan NPWP yang terpisah dengan suami, berikut syarat-syaratnya:

  • Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Untuk WNI
  • Fotocopy Passport atau Kartu Izin Tinggal Terbatas [KITAS] atau Kartu Izin Tinggal Tetap [KITAB] Untuk Warga Negara Asing
  • Fotocopy NPWP Suami
  • Fotocopy KK
  • Jika suami adalah WNA silahkan fotocopy dokumen pajaknya
  • Dan terakhir adalah Fotocopy surat perjanjian pemisahan penghasilan sebagai wajib pajak. Surat ini pada dasarnya berisikan keterangan bahwa hak dan kewajiban pajak antara suami dan istri dilakukan secara terpisah.
Q : Berapa biaya pembuatan NPWP?

A : Biaya pembuatan NPWP adalah gratis baik yang dilakukan secara online ataupun offline.

Q : Bagaimana jika NPWP hilang atau Rusak?

A : Jika anda sudah punya NPWP namun hilang atau rusak, anda bisa mengajukan pembuatan NPWP lagi ke kantor Pajak Pratama terdekat.

Saat ke KKP jangan lupa bawah kartu Tanda penduduk [KTP] dan nomor NPWP yang rusak atau hilang itu untuk mengajukan permohonan pembuatan kartu NPWP baru.

Penutup

Dalam pengertian yang lebih luas, membayar pajak adalah suatu keharusan bagi setiap warga negara.

Untuk anda yang sudah memenuhi status sebagai wajib pajak baik secara subjektif dan objektif, ada baiknya taat bayar pajak.

Demikian artikel tentang syarat dan cara buat NPWP. Semoga artikel ini bisa bermanfaat untuk anda. ~

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *